Kinerja Kemhan Dinilai Meningkat

Jakarta – Kementerian Pertahanan (Kemhan) memperoleh penghargaan Continous Improvement Award dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena menunjukkan peningkatan kualitas dan kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang progresif dan signifikan.

Salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan BMN adalah kualitas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penghargaan diterima Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Mayjen TNI R Ediwan Prabowo, Kamis (1/11) di Jakarta. Penghargaan yang diberikan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu dalam acara “Refleksi dan Apresiasi Kinerja Pengelolaan dan Kepatuhan Pelaporan Barang Milik Negara( BMN) pada Kementerian / Lembaga (K/L) Tahun 2011”.

Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Kolonel Kav Bambang Hartawan, ada beberapa faktor signifikan dalam mewujudkan optimalisasi pengelolaan BMN yang mengedepankan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Di antaranya pengelolaan BMN yang berlandaskan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Dia menyebut, salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan BMN adalah kualitas opini BPK atas LKPP.

“Dari tahun ke tahun, kualitas LKPP mengalami peningkatan walaupun belum mencapai opini tertinggi seperti diharapkan,” tutur Bambang dalam keterangan pers, Jumat (2/11). Peningkatan nilai, menurutnya, menuntut usaha dan komitmen yang lebih besar dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang andal. “Tren positif ini diikuti pula dengan peningkatan dalam beberapa aspek pengelolaan BMN, antara lain utilisasi BMN, kepatuhan pelaporan BMN, realisasi inventarisasi dan penilaian serta peningkatan opini BPK,” sebut dia.

Pemberian apresiasi ini melibatkan 85 K/L dengan mempertimbangkan perbedaan beban tiap K/L dalam melaksanakan pengelolaan BMN. Adapun penilaian atas kinerja terbaik K/L dalam pengelolaan BMN didasarkan atas data tahun 2011 yang diperoleh dari Direktorat BMN, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kanwil DJKN, serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang merupakan unit kerja vertikal DJKN di daerah.[fefy dwi haryanto]

© VIVA.co

More about → Kinerja Kemhan Dinilai Meningkat

42 persen anggaran KEMHAN untuk bayar gaji prajurit

Jakarta - Sebanyak 42 persen dari total anggaran belanja Kementerian Pertahanan (Kemhan) digunakan untuk membayar gaji prajurit TNI dan pegawai negeri sipil di lingkungan Kemhan, kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

"Anggaran pertahanan 2013 digunakan untuk membayar gaji prajurit dan PNS sebesar 42 persen, sementara sisanya digunakan untuk pembangunan kekuatan pertahanan," kata Sjafrie di kantor Kemhan di Jakarta, Selasa.

Kemhan memang mendapat kenaikan jatah alokasi Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013 sebesar Rp 81,92 triliun dari APBN 2012 sebesar Rp 77 triliun, kata Sjafrie.

Dalam pengelolaan anggaran tersebut, dia menegaskan Kemhan akan secara konsisten mengawal penggunaan belanja anggaran di kementerian tersebut.

"Kemhan konsisten dalam mengawal dan menjaga anggaran pertahanan negara yang diberikan cukup besar, yang terpenting adalah bagaimana dalam menjaga anggaran tersebut," lanjutnya.

Dia mengatakan ada dua hal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut, yaitu menjaga proses internal di dalam tubuh Kemhan dan menghindari terjadinya distorsi atau penyimpangan yang dapat mengganggu proses itu.

Oleh karena itu, Kemhan telah membuat regulasi apabila ditemukan ada personel TNI atau pejabat yang melakukan penyimpangan terhadap proses anggaran.

Pertama, apabila terdapat prajurit TNI atau pejabat Kemhan terbukti melakukan penyimpangan, maka akan diberikan teguran sebagai tindakan pencegahan agar tidak semakin parah.

Kedua, untuk kepentingan menegakkan kewibawaan institusi, maka prajurit atau pejabat tersebut akan diberi sanksi administrasi.

Jika perilaku penyimpangan terhadap anggaran belanja tersebut sudah sampai ke ranah hukum, maka hal itu akan disalurkan kepada aparat penegak hukum yang berwajib.

Selain digunakan untuk membayar gaji prajurit dan pegawai, alokasi anggaran belanja Kemhan juga akan banyak digunakan untuk pembaruan alat utama sistem pertahanan (alutsista) karena peralatan pertahanan yang dimiliki sudah terlalu tua untuk digunakan.

© DMC

More about → 42 persen anggaran KEMHAN untuk bayar gaji prajurit

Kemhan Lakukan Press Tour Kunjungi PT. Palindo Batam

Batam - Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kapuskom Publik) Mayjen TNI Hartind Asrin, Selasa (9/10) memimpin rombongan Press Tour Kemhan RI mengunjungi PT. Palindo Marine, perusahaan galangan kapal swasta nasional di Batam yang memproduksi Kapal Cepat Rudal (KCR) pesanan TNI Angkatan Laut. Dalam kunjungan ini, Kapuskom Publik Kemhan beserta rombongan diterima secara langsung oleh  oleh Direktur Utama PT. Palindo Marine Shipyard Harmanto dengan didampingi beberapa stafnya. 

Kapuskom Publik Kemhan dalam kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa kegiatan Press Tour Kemhan ke PT. Palindo Marine Shipyard ini dilaksanakan dalam rangka mengenalkan industri pertahanan dalam negeri kepada wartawan. Lebih lanjut dikatakannya, dengan lahirnya Undang-undang (UU) Industri Pertahanan dipercaya akan mempercepat perkembangan industri pertahanan dalam negeri. Sebab, UU yang ditandatangani Presiden bertepatan dengan HUT TNI ke-67 pada 5 Oktober lalu, itu akan mengatur sinergi antar industri strategis maupun industri pertahanan dalam memproduksi  Alustsista.

“UU Industri Pertahanan memberikan jaminan adanya pembelian produk pertahanan maupun  pemerintah yang selama ini  dikhawatirkan industri pertahanan adalah masalah konsistensi pembelian dari user”, tambah Kapuskom Publik Kemhan.

Sementara itu Dirut PT. Palindo Marine Shipyard menuturkan, bahwa PT. Palindo Marine Shipyard secara total menerima pesanan pembuatan empat KCR pesanan TNI AL, dua diantaranya telah diserahterimakan yakni KRI Celurit-641 dan KRI Kujang-642.  Sedangkan untuk KCR ketiga dalam waktu dekat siap untuk diserahterimakan.

Kapal ketiga ini sudah berada di galangan kapal dari pabrik tersebut dan menjalani penyempurnaan. Setelah penyempurnaan, selanjutnya akan dilakukan pengujian di laut. “KCR yang ketiga sekarang ini tinggal tahap finishing yang minggu lalu sudah dilaunching dan akhir tahun ini mungkin bisa diserahterimakan”, jelasnya.

Dirut PT. Palindo Marine Shipyard menambahkan, dengan berjalannya penyelesaian kapal ketiga, PT. Palindo Marine Shipyard juga sudah mulai tahapan pengerjaan kapal keempat. 

Saat ini selain membuat KCR dan PC, PT. Palindo Marine Shipyard juga merampungkan kapal dua lambung (katamaran) pesanan Malaysia dan pesanan Basarnas. Untuk mesin kapal, biasanya PT. Palindo Marine Shipyard membeli dari Jerman.

Kunjungi Lanal Batam

Kegiatan Press Tour Kemhan yang mengikutsertakan sejumlah wartawan dari media massa cetak dan elektronik ini, berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2012. Selain melihat secara langsung pembuatan KCR di  PT. Palindo Marine Shipyard, pada kesempatan hari pertama, rombongan Press Tour Kemhan juga berkunjung ke Markas Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Batam.

Di Lanal Batam, Kapuskom Publik dan rombongan diterima oleh Komandan Lanal Batam, Kolonel Laut (P) Nur Hidayat yang memberikan penjelasan terkait dengan tugas pokok Lanal Batam serta penjelasan tentang potensi ancaman dan kerawanan yang dihadapi oleh Lanal Batam.

Dalam kunjungan ini, Kapuskom Publik Kemhan dan rombongan di pandu Danlanal Batam juga diberikan kesempatan melihat secara langsung alat pemantau dan sejumlah radar yang berfungsi untuk memantau lalu lintas kapal di Selat Singapura.

© DMC

More about → Kemhan Lakukan Press Tour Kunjungi PT. Palindo Batam

Dua Personel Kemhan Dikirim ke Harvard, AS

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) berencana mengirimkan dua personelnya untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan soal kebijakan publik di Harvard University. Pengiriman itu diharapkan bisa meningkatkan kapasitas personel di Kemhan, terutama dalam pengambilan keputusan secara komprehensif.

Demikian dikatakan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, seusai menandatangani naskah kesepakatan bersama antara Badan Pendidikan Latihan Kemhan dan Rajawali Foundation selaku pihak yang membantu mengirimkan personel ke Harvard University. Pada kesempatan itu, diserahkan pula sertifi kat akreditasi terhadap Badiklat Kemhan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, Agus Triyanto.

Purnomo mengatakan kesepakatan bersama dengan Rajawali Foundation sangat penting untuk pengembangan sumber daya manusia di bidang kebijakan publik. Apalagi Harvard merupakan salah satu universitas terbaik di dunia. "Rajawali membuka kesempatan personel kita untuk mengembangkan diri. Ini sangat penting bagi Kemhan yang harus meng-cover beberapa aspek soal pertahanan," jelas Menhan.[nsf/P-3]

© Koran Jakarta

More about → Dua Personel Kemhan Dikirim ke Harvard, AS

Kemenhan - Rajawali Foundation Teken MoU Pendidikan di Harvard

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI dan Rajawali Foundation hari ini menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di bidang pendidikan dan pelatihan.

Dalam MoU yang disaksikan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro dan Chairman Rajawali Foundation Corpora Peter Sondakh, dikatakan bahwa Kemhan dapat mengirimkan personilnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.

"Pelatihan mengenai Global Security and Disaster Management di Harvard University atau Havard Kennedy School, Cambridge, USA," kata Purnomo dalam keterangan persnya, Rabu(10/10/2012).

Purnomo mengharapkan, melalui kerja sama dengan salah satu universitas terbaik di dunia itu, kalangan birokrat, akademisi, maupun politisi di Indonesia akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang kebijakan publik melalui program beasiswa, penelitian, penerbitan buku atau program pelatihan untuk eksekutif di Harvard Kennedy School.

"Selain itu, diharapkan dengan semakin banyak orang yang mengambil manfaat dari peningkatan kemampuan di Harvard, maka kebijakan yang dibuat akan semakin baik bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas," ucap Purnomo.

Chairman Peter Sondakh mengatakan, Rajawali Foundation merupakan yayasan yang menjadi wadah berbagai kegiatan kepedulian sosial perusahaan di bawah kelompok bisnis Rajawali.

Selain aktifitas Corporate Social Responsibilitiy (CSR) yang lazim dilakukan banyak perusahaan lain, Rajawali Foundation juga aktif menjadi motor penggerak Indonesia Global Compact Network (IGCN), yaitu jejaring untuk meningkatkan korporasi kewarganegaraan.

"Sebelumnya, Rajawali Foundation telah bekerja sama dengan Harvard Kenne.

Dalam penandatanganan MoU itu, Kemhan RI diwakili Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Mayjen TNI Soewarno, sementara Rajawali Foundation diwakili Direkturnya, Agung Binantoro.

© Tribunnews

More about → Kemenhan - Rajawali Foundation Teken MoU Pendidikan di Harvard

Pertumbuhan Industri Pertahanan Erat Kaitannya dengan Kondisi Perekonomian Negara

Jakarta - Industri Pertahanan sebagai salah satu unsur pendukung pertahanan negara, diharapkan dapat mendukung pengadaan alutsista dalam upaya mewujudkan kemandirian pemenuhan kebutuhan sarana pertahanan, sehingga memberikan daya tangkal dan kekuatan pertahanan yang handal. Selain itu pertumbuhan dan perkembangan Industri Nasional (termasuk di dalamnya Industri Pertahanan) erat kaitannya dengan kondisi perekonomian suatu negara. Jika laju perekonomian meningkat, maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Industri Nasional demikian juga sebaliknya. Demikian harapan Sekretaris Jenderal Kemhan MarsdyaTNI Eris Herryanto, S.Ip., M.A, dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Direktur Teknologi Industri Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Dirtekind Ditjen Pothan) Kemhan Brigjen TNI Sukimin, S.Ip., M.M., dalam forum Bakohumas yang berlangsung selama sehari di kantor Kemhan Jakarta, Rabu (26/9). 

Lebih lanjut dikatakan Sekjen Kemhan bahwa kemampuan pertahanan negara akan sangat ditentukan oleh kemampuan industri pertahanannya sebagai bagian dari industri nasional. Sebagai komponen pendukung, industri pertahanan nasional harus mampu memenuhi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan TNI sebagai pengguna termasuk faktor pemeliharaannya.

Untuk mendukung terwujudnya Industri Pertahanan yang berkemampuan maju, mandiri dan berdaya saing, dibutuhkan kebijakan tentang pemberdayaan seluruh Industri Nasional yang ada. Pemberdayaan Industri Pertahanan tersebut memerlukan adanya tekad dan keterpaduan upaya dari semua stake holder serta didukung oleh kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan segenap potensi sumber daya nasional termasuk perangkat regulasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang Industri Strategis Pertahanan. Keberadaan undang-undang ini diperlukan agar dapat menyinergikan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan Industri Pertahanan Nasional, serta optimalisasi upaya negara dalam mengelola Industri Pertahanan.

Untuk itu Sekjen Kemhan berharap Forum Komunikasi Kehumasan (Bakohumas) untuk dapat lebih meningkatkan komunikasi antar organisasi humas serta menjadikan media yang ada di lingkungannya untuk dapat diberdayakan guna memperlancar penyebarannya kepada masyarakat luas. Ke depan permasalahan pertahanan negara menjadi sangat kompleks, sehingga diharapkan tidak hanya bertumpu pada kementerian yang menangani pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh kementerian atau instansi terkait, baik Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah, sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

Melalui forum ini Sekjen Kemhan menyampaikan harapannya agar komunitas kehumasan dapat membantu lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif serta lembaga masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga masyarakat akan semakin mengerti tentang nafas dan urgensinya RUU Industri Pertahanan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Bakohumas yang diwakili Ses Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Drs. Ismail Cawidu, M.Si menyampaikan mengenai Pengamanan Informasi dan Misi Diplomasi di Era Keterbukaan Informasi. Terkait masalah pertahanan dan keamanan, Ses Dirjen Informasi dan Kompublik Kemkominfo menyatakan bahwa kemajuan teknologi informasi dapat mengakibatkan tantangan di bidang pertahanan dan keamanan. Untuk itu diperlukan sinergitas antar kementerian atau lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut.

Tantangan di bidang kemajuan teknologi merupakan tantangan yang luar biasa dan memerlukan kebersamaan antar instansi pemerintahan. “Oleh sebab itu, fahami betul konten yang terdapat dalam RUU Industri Pertahanan. Jika kita tidak memahami konten RUU tersebut maka kita tidak dapat mendukung RUU Industri Pertahanan. Untuk itu perlu adanya obligation to tell diantara peserta Bakohumas, ” tegas Ses Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo.

Forum Bakohumas yang merupakan wadah dan sharing informasi diantara sesama lembaga pemerintah dan non pemerintah kali ini mengangkat tema, “Melalui Forum Kehumasan Kita Tingkatkan Wawasan dan Pemahaman Seluruh Masyarakat terhadap Urgensi RUU Industri Pertahanan”. Hadir sebagai pembicara dalam Forum Bakohumas  Direktur Hukum Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Dirkum Ditjen Strahan) Kemhan M. Fachrueddin, M.H., M.M dan Dirtekind Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Sukimin, S.Ip., M.Si dengan moderator Kepala Bidang Kerjasama Informasi Puskom Publik Kemhan Kolonel Laut Ir. Paruntungan Girsang, M.A.

© DMC

More about → Pertumbuhan Industri Pertahanan Erat Kaitannya dengan Kondisi Perekonomian Negara

Wamenhan Korea Utara Temui Wamenhan RI Bahas Kemungkinan Peningkatan Kerjasama Pertahanan

Jakarta, DMC - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jumat (14/9), menerima kunjungan kehormatan Wakil Menteri Pertahanan Korea Utara Letjen Kang Pyo Yong, di Kantor Kemhan, Jakarta. Wamenhan meminta maaf atas ketidakhadiran Menhan Purnomo Yusgiantoro untuk menyambut kunjungan Wamenhan Korea Utara karena sedang menghadiri pembukaan Sail Morotai di Provinsi Maluku Utara.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Utara berjalan sangat baik sejak awal yaitu tahun 1961 pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Wamenhan melanjutkan, adalah kewajiban bersama untuk meningkatkan hubungan kerjasama di bidang pertahanan/militer untuk menambah kualitas hubungan baik kedua negara ini. Wamenhan setuju bahwa perlu dilakukan upaya bersama kedua Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan.

Kepada Wamenhan Korea Utara, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan beberapa prinsip dasar dalam pertahanan Indonesia saat ini yaitu sistem pertahanan semesta. Terdapat tiga komponen pertahanan yaitu TNI sebagai Komponen Utama, masyarakat yang sebelumnya telah dipersiapkan sebagai Komponen Cadangan, dan sarana prasarana dan industri sebagai Komponen Pendukung. Ketiga komponen tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan bangsa, menjaga keutuhan wilayah teritorial NKRI, dan untuk menjaga keselamatan Bangsa dan Negara Indonesia.

Dalam hubungannya dengan kerjasama Internasional, Indonesia menerapkan prinsip mutual respect dan mutual benefit dalam membangun hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat. Dan prinsip Confident Building Measures dalam upaya pencegahan konflik dan sengketa diantara negara-negara sahabat dan yang berada di kawasan Asia Tenggara. Untuk mencegah terjadinya konflik di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga menjalin memelihara hubungan dengan membangun kerjasama pertahanan bersama negara-negara sahabat, anggota ASEAN.

Sementara itu Wamenhan Korea Utara menyatakan kunjungannya ke Kementerian Pertahanan RI kali ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan baik kedua negara terutama di bidang pertahanan. Wamenhan Kang Pyo Yong berharap dapat menjalin kerjasama di bidang saling kunjung perwira angkatan bersenjata kedua negara dan pendidikan bagi personel Angkatan Bersenjata.

Dijelaskan oleh Wamenhan Korea Utara bahwa hubungan baik kedua negara sudah berlangsung lama sejak kepemimpinan Presiden pertama Ir Soekarno. Rakyat Korea juga sangat menghargai ucapan bela sungkawa yang disampaikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat meninggalnya Presiden Korea Utara yang terdahulu Kim Jong Il pada Desember 2011 lalu. Wamenhan Korea Utara sangat menghargai Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berpengaruh di Asia dan tidak bersekutu dengan pihak manapun.(DAS/SR)

(DMC)

More about → Wamenhan Korea Utara Temui Wamenhan RI Bahas Kemungkinan Peningkatan Kerjasama Pertahanan

Wamenhan Terima Kunjungan Kuasa Usaha Jerman

Leopard

WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Kuasa Usaha Jerman untuk Indonesia, Mrs. Heeidrun Tempel, di Kantor Kemhan Jakarta, Rabu (12/9).

Wamenhan didampingi Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan, Mayjen TNI R. Ediwan Prabowo, dan Kepala Bidang Opini Pusat Komunikasi Publik (Kabid Opini Puskom Publik) Kemhan, Kolonel Arh. Sugandi Agus.

Dalam pertemuan tersebut, Wamenhan menyampaikan rencana kunjungan kerja High Level Committee (HLC) ke Jerman untuk bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) baik pabrik Rheinmetall maupun Grob. Dan tim HLC akan meninjau kesiapan produksi lainnya dari kedua pabrik industri pertahanan Jerman di Frankfurt minggu depan.

Pihak kedutaan besar Jerman akan membantu menginformasikan rencana kunjungan kerja ini kepada pihak-pihak terkait di Jerman, baik pihak industri pertahanan yaitu pabrik Rheinmetall dan Grob maupun pemerimah Jerman.

Terkait dengan pembelian sejumlah 103 unit Main Battle Tank (MBT) Leopard, Tank jenis Marder 1A3 sebanyak 50 unit dan Tank pendukung 10 unit, Wamenhan menyampaikan bahwa pihak Rheinmetall akan berada di Indonesia untuk finalisasi penandatanganan kontrak yang akan dilaksanakan pada minggu ke empat September 2012.

Wamenhan juga mengungkapkan bahwa pihak Rheinmetall telah mempersiapkan pengiriman perdana Main Battle Tank (MBT) Leopard sesuai dengan target Kementerian Pertahanan tetapi terdapat beberapa hal terkait administrasi dan logistik yang perlu diselesaikan oleh pihak Rheinmetall dengan Kementerian Pertahanan.

Dengan demikian, Main Battle Tank (MBT) Leopard dapat tiba di Indonesia pada awal November 2012 bertepatan dengan pameran Industri pertahanan Indo Defence 2012.

Menanggapi hal tersebut, kuasa usaha Jerman menyatakan akan membantu pihak Indonesia dalam hubungan Government to Government.

(Jurnas)

More about → Wamenhan Terima Kunjungan Kuasa Usaha Jerman

Pemekaran Armada TNI AL Belum Bisa Terwujud

Jakarta: Walaupun Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyadari betapa pentingnya penguatan keamanan maritim, tahun ini pemerintah belum mampu melakukan penguatan. Sebagai contoh, upaya pemekaran kekuatan armada laut yang sudah diinginkan jauh-jauh hari masih sulit terwujud.

Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan anggaran pertahanan yang 42 persennya terserap untuk belanja pegawai sulit untuk membangun kekuatan armada laut.

Walaupun anggaran pertahanan pada 2012 mencapai 77 triliun rupiah, Kemhan belum bisa memenuhi target pembangunan armada. Pemekaran armada kekuatan laut membutuhkan anggaran besar.

Dia khawatir pemekaran akan gagal jika dilakukan secepatnya. Pemekaran armada membutuhkan personel yang banyak dan konsekuensinya membutuhkan dana besar.

"TNI tidak diperkenankan mengembangkan kekuatan jika dengan pengembangan itu nantinya menuntut pemenuhan personel melebihi jumlah yang dimiliki," kata Sjafrie, di Jakarta, Minggu (9/9).

(Koran Jakarta)

More about → Pemekaran Armada TNI AL Belum Bisa Terwujud

Pertemuan Wamenhan dengan Kuasa Usaha Perancis untuk Indonesia

Caesar 155 mm

Jakarta, – Hubungan antara Indonesia dan Perancis telah berlangsung secara intensif, ditandai dengan adanya saling mengunjungi antar pejabat kedua negara yang terkait dengan pengawasan dalam memodenisasi alutsista yang diproduksi Perancis. Hal tersebut diungkapkan Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, Jumat (7/9) saat menerima kunjungan Kuasa Usaha Perancis untuk Indonesia Mr. Stepahane Baumgart yang didampingi Atase Pertahanan (Athan) Perancis untuk Indonesia, di kantor Kemhan Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Wamenhan menjelaskan dalam kunjungannya ke Perancis nanti yang akan berlangsung dalam waktu dekat akan dibicarakan berbagai hal, diantaranya membicarakan kebijakan Indonesia dan target yang ingin dicapai. Selain itu juga direncanakan tim Kemhan akan mengunjungi pabrik di Perancis dan memonitor kerjasama pertahanan dalam hubungannya dengan industri pertahanan. Untuk itu Wamenhan berharap Kedutaan dan Athan dapat memantau perkembangan dan kemajuan kerjasama pertahanan tersebut.

Diungkapkan Wamenhan dalam perayaan Hari TNI 5 Oktober nanti akan di pertunjukan alutsista produksi Perancis sebagai kontribusi pemerintah Perancis dalam memodernisasi alutsista Indonesia. Untuk itu diharapkan Dubes Perancis bersama-sama dengan rakyat Indonesia dapat melihat produk-produk andalan Perancis pada HUT TNI nanti di Jakarta.

Turut hadir mendampingi Wamenhan dalam pertemuan singkat tersebut yaitu Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabadan Ranahan) Kemhan Mayjen TNI R. Ediwan Prabowo, S.Ip, Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan (Dirjen Renhan) Kemhan Marsda TNI Sunaryo, Kepala Pusat Pengadaan Baranahan Kemhan Marsma TNI Asep Sumaruddin, M.Sc.

(DMC)

More about → Pertemuan Wamenhan dengan Kuasa Usaha Perancis untuk Indonesia

Bendera OPM Berkibar, Kemhan Pertanyakan Komitmen Australia

Toko Lush di Mal Garden City, Perth, Australia

JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) mempertanyakan komitmen Pemerintah Australia untuk membantu Indonesia dalam menyelesaikan masalah kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Padahal, ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahana (Sekjen Kemhan), Marsdya TNI Eris Herryanto, pemerintah Australia selama ini mengaku menghormati Indonesia sebagai negara kedaulatan.

"Harusnya komitmen itu tetap dijaga," kata Eris saat dihubungi ROL, Rabu (23/8).

Pernyataan tersebut menyusul terpajangnya bendera OPM di etalase toko kosmetik Lush di Perth, Australia. Namun, belum diketahui motif pemajangan foto tersebut.

Lush sendiri merupakan jaringan toko kosmetik yang memiliki kantor pusat di Poole, Dorset, Inggris.

Jaringan toko kosmetika itu pertama kali dibuka pada 1994 oleh suami dan istri Mark dan Mo Konstantinus di Poole di bawah nama Kosmetik House Limited.

Menurut Eris, jika hal itu dilakukan secara individu, maka hal tersebut masih masuk ke dalam hak kebebasan dan tidak mengganggu kedaulatan. Namun, pihaknya mengaku tetap waspada dengan adanya semua kegiatan tersebut.(Republika)

 Pengibaran Bendera OPM di Australia Tak Ganggu Kedaulatan

Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menganggap adanya pengibaran bendera Bintang Kejora milik Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Australia tidak akan mengancam kedaulatan Indonesia.

"Seperti juga pada negara-negara demokrasi. Green Party atau oposisi ada dimana-mana," ujar Purnomo Yusgiantoro usai Sertijab empat jabatan eselon I di lingkungan Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (24/8/2012).

Purnomo mengatakan, dari Pemerintah Australia sendiri mengakui kedaulatan Indonesia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan diganggu gugat, sehingga tidak ada kekhawatiran atas pengibaran Bendera Bintang Kejora di dua Dunedin (Selandia Baru) dan Melbourne (Australia).

"Lagipula itu di dalam wilayah Australia, bukan di wilayah Indonesia. Jadi aturan mereka yang harus diperhatikan," kata Purnomo. Terkait penggalangan dana yang dilakukan oleh gerakan Free West Papua Campaign untuk OPM, Purnomo menjelaskan bahwa sepanjang tidak melanggar hukum di negara mereka, sehingga hukum yang berlaku adalah hukum Australia.

"Apakah itu pengumpulan dana pengibaran bendera legal atau tidak legal, itu urusan Australia dan tanyakan ke pemerintah Australia. sepanjang tidak mengganggu kedaulatan kita, ya silahkan saja," ujar Purnomo.

Sebelumnya, gerakan Free West Papua Campaign di jaringan toko kosmetik Lush, di Selandia Baru dan Australia. Dua toko Lush di Dunedin (Selandia Baru) dan Melbourne (Australia) pekan ini memajang besarbesar bendera bintang kejora dan menjual produk bertemakan Papua merdeka.

Di Dunedin, aksi dukungan Papua merdeka itu juga ditunjukkan Lush dengan berfoto menggunakan bendera bintang kejora bersama sejumlah pegiat separatis lokal. Dari Melbourne, Lush mengatakan, pema jangan bendera bintang kejora itu bakal berlangsung sepekan penuh. Lush juga akan memberikan hasil seluruh penjualan parfum bertema Smell of Freedom untuk organisasi pendukung Papua merdeka.

Megan Taylor, manajer kampanye Lush, mengatakan, aksi dukungan terhadap bin tang kejora dan Papua merdeka harus dilakukan dengan dalih rakyat Papua Barat selalu menjadi korban kekerasan dan penindasan aparat Indonesia.

"Kami berharap kampanye ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perjuangan rakyat Papua dan membantu memerdekakan Papua Barat," katanya, seperti dikutip dari siaran pers Lush. Toko ini juga meminta tokoh Papua Filep Karma yang dihukum 15 tahun terkait insiden bintang kejora pada 2004 dibebaskan.(Tribunnews)

More about → Bendera OPM Berkibar, Kemhan Pertanyakan Komitmen Australia

Menhan Terima Wakil Dirjen JSC Rosoboronexport Mr. Victor M Komardin

Jakarta, DMC – Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Jumat (27/7) menerima kunjungan Wakil Dirjen JSC Rosoboronexport Mr. Victor M Komardin beserta rombongan di Kantor Kemhan Jakarta. Sebelumnya rombongan JSC Rosoboronexport telah bertemu dengan Ketua Komisi I DPR RI Drs. H. Mahfudz Siddiq, M.Si untuk membahas hal yang sama yaitu tentang kontrak dan proses pembelian Sukhoi dan BMP-3F.

Dikatakan Wakil Dirjen JSC Rosoboronexport berdasarkan kontrak disebutkan bahwa pembelian pesawat Sukhoi menggunakan Letter of Credit yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Selain itu juga berdasarkan kontrak pesawat Sukhoi gelombang pertama akan tiba di Indonesia sekitar bulan Desember. Namum dikatakan Wakil Dirjen JSC Rosoboron karena pembuatan pesawat Sukhoi memakan waktu satu tahun lamanya maka kemungkinan dua pesawat Sukhoi pertama akan tiba di Indonesia sekitar bulan Mei. Selanjutnya dua Sukhoi berikutnya akan tiba sekitar bulan April dan terakhir bulan Juli.

Selain itu pertemuan juga membahas mengenai draft kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) antar dua Kementerian Pertahanan yang akan ditandatangani kedua Menhan. Diharapkan draft kerjasama akan ditandatangani kedua Menhan di Rusia dalam waktu mendatang.

Turut hadir mendampingi Menhan Kabadan Ranahan Kemhan Mayjen TNI R. Ediwan Prabowo, S.Ip dan Kapuskom Publik Brigjen TNI Hartind Asrin. Sedangkan wakil Dirjen JSC Rosoboronexport didampingi Dubes Rusia untuk Indonesia Alexander A Ivanov.

Usai bertemu dengan Menhan, Wakil Dirjen JSC Rosoboron Export Rusia ini juga menemui Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin di ruang Wamenhan. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang perkembangan pengadaan pesawat tempur Sukhoi untuk TNI Angkatan Udara dan Tank BMP-3F untuk mendukung alutsista TNI AL. Selain itu maksud kunjungan dari delegasi Rosoboron Export ini juga untuk membantu mempercepat prosedur keputusan yang belum selesai dari pengadaan pesawat Sukhoi yang rencananya akan datang ke Indonesia pada bulan Desember nanti.

Sementara itu untuk pengadaan Tank BMP-3F juga diupayakan akan dipercepat dengan menggunakan sistem State Kredit dimana prosedurnya harus memerlukan persetujuan dari beberapa pihak, seperti Menteri Pertahanan, Kementerian Keuangan dan Pihak Parlemen. Disamping itu Wakil Dirjen JSC Rosoboron Export sangat berharap peluang kerjasama pengadaan alutsista ini masih terus berlangsung dimasa depan.

Masih dalam rangkaian kunjungan ke Kementerian Pertahanan Delegasi JSC Rosoboron Export tersebut meneruskan kunjungannya ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan, Marsdya TNI Eris Herryanto di Kantor Kerjanya. (ER/MAW/SR).

DMC

More about → Menhan Terima Wakil Dirjen JSC Rosoboronexport Mr. Victor M Komardin

Kemhan dan SASTIND China Adakan Pertemuan Pertama

Jakarta: Kementerian Pertahanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan mengadakan 1st Defense Industry Cooperation Meeting RI – China, Rabu (25/7), di Kantor Kemhan, Jakarta. Pertemuan dipimpin oleh Dirjen Pothan Kemhan Dr Ir Pos M Hutabarat MA, PhD dari pihak Kemhan RI, sedangkan Delegasi China dipimpin oleh Deputy Director General Department of Military Trade and Foreign Affair, SASTIND, Liu Yunfeng. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Dir Tekind Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Ir Agus Suyarso, Kapus Ada Baranahan Kemhan Marsma TNI Asep Sumarrudin MSc dan perwakilan dari Mabes TNI, Angkatan dan BUMN Industri Pertahanan.

Saat membuka kegiatan tersebut Dirjen Pothan menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan MoU dan LoI antara Kemhan RI dan SASTIND China pada tanggal 22 Maret 2011. Kerjasama industri dan logistik pertahanan yang ingin dikembangkan antara lain ; pengadaan peralatan militer di bidang-bidang tertentu yang disepakati antara kedua Pemerintah dan transfer teknologi peralatan militer tertentu yang tidak terbatas pada perakitan, pengujian, pemeliharaan, modifikasi, up grade dan pelatihan.

 Selain itu, ingin dijalin pula kerjasama dalam produksi bersama peralatan militer tertentu, pengembangan bersama peralatan militer tertentu dan pemasaran bersama peralatan militer tertentu di dalam dan di luar negara masing-masing. Dalam pertemuan RI-China yang membahas mengenai kerjasama industri pertahanan ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara khususnya di bidang industri dan logistik pertahanan yang lebih berimbang dalam hal alih teknologi dan nilai ekonominya.

Dirjen Pothan melanjutkan, terjalinnya kerjasama industri pertahanan dengan China diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberdayaan segenap kemampuan industri nasional dalam mendukung pemenuhan kebutuhan Alutsista. Beberapa jenis Alutsista yang dibicarakan antara lain ; C705 Antiship Missile dan CMS KCR 40C.

Delegasi China yang berjumlah 13 orang tersebut selain melakukan pertemuan dengan pihak Kemhan juga mengunjungi industri pertahanan seperti PT Pindad, PT DI, dan PT LEN di Bandung. Delegasi ini merupakan perwakilan dari SASTIND (State Administration for Science, Technology and Industry for National Defence) yaitu suatu otoritas sipil terkemuka di China yang bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Industri dan Teknologi Informasi (MIIT) . Tanggung jawab utama mereka diantaranya adalah menyusun pedoman, kebijakan, hukum dan peraturan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan industri pertahanan nasional.

Sumber: DMC

More about → Kemhan dan SASTIND China Adakan Pertemuan Pertama

Kemhan Lakukan Percepatan Pembangunan IPSC Selesai Tahun 2013

Bogor, DMC - Indonesia Peace and Security Centre (IPSC) ditargetkan akan diresmikan pada tahun 2014, tetapi Kementerian Pertahanan melakukan suatu percepatan sehingga diharapkan pembangunan IPSC akan dapat selesai pada tahun 2013.

Demikian dikatakan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Selasa (17/7) saat memimpin Rapat Membahas Mengenai Perkembangan Pembangunan Peace Keeping Center (PKC) atau Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Gedung Aula PMPP TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Lebih lanjut Wamenhan mengatakan, pembangunan IPSC diharapkan sudah selesai pada tahun 2013 dengan tujuh sasaran yaitu pembangunan PKC, Standby Force, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Universitas Pertahanan (UNHAN), Language Centre (LC) dan Military Game. Ketujuh sasaran tersebut sudah masuk dalam master plan pembangunan IPSC.

Untuk UNHAN dan LC adalah kolaborasi antara Kemhan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam artian bahwa pembangunan UNHAN dan Language Center ini akan dilaksanakan oleh Kemendikbud, sedangkan Kemhan nantinya yang akan menggunakannya.

Hadir pada rapat tersebut Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemhan) Laksdya TNI Sumartono, Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan Kepala Pusat Kontruksi (Kapuskon) Baranahan Kemhan Marsma TNI Agus Purnomo W. Rapat juga dihadiri pejabat perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). (BDI/SR)

Sumber : DMC

More about → Kemhan Lakukan Percepatan Pembangunan IPSC Selesai Tahun 2013

Hibah Hercules

 Kemenhan: Tahun 2011, Komisi I DPR Setujui Hibah Hercules

Hercules TNI AU

Kementerian Pertahanan menegaskan Komisi I DPR pernah memberi persetujuan atas usulan hibah 4 unit pesawat Hercules C-130 dari Australia. Persetujuan dari Komisi bidang Pertahanan itu terjadi dalam pembahasan anggaran 2011.

"Semua pimpinan Komisi I sudah setuju waktu itu. Karena kita membahas pagu anggaran untuk memperbaiki pesawat hibah," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan, Hartind Asrin kepada detikcom, Sabtu (7/7/2012) malam.

Menurut Hartind, saat itu DPR dan pemerintah menyepakati anggaran Rp 50 miliar untuk perbaikan 4 unit pesawt hibah Hercules. Biaya ini dianggarkan karena pesawat bekas yang dihibahkan harus menjalani perbaikan. "Anggaran tidak masuk APBN tapi ada skema tertentu dari Kementerian Keuangan," jelasnya.

Namun saat itu, proses hibah ditunda oleh pihak Australia. Penandatanganan hibah baru dilakukan pada 2 Juli 2012 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Australia.

"Saat penandatanganan MoU di Australia, ada dua anggota Komisi I yang hadir. Satu di antaranya Pak Yoris Raweyai. Dia datang atas undangan pemerintah," kata Hartind.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mempermasalahkan hibah 4 unit Hercules. Menurutnya hibah harus dengan persetujuan DPR seperti diatur Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

 DPR Minta Pemerintah Ajukan Anggaran Perbaikan 4 Hercules Australia

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta pemerintah mengajukan usulan anggaran baru untuk biaya perbaikan empat unit pesawat Hercules C-130 yang dihibahkan Australia.

"Pemerintah harus ajukan anggaran baru, apakah lewat rekening 99 untuk tahun anggaran 2012 dari Menkeu atau mengajukan baru di tahun anggaran 2013," kata Mahfudz kepada detikcom, Minggu (8/7/2012).

Mahfudz mengakui komisinya pernah menyetujui alokasi anggaran untuk perbaikan 4 unit Hercules dari Australia pada tahun 2011. "Tapi dibatalkan karena alasan teknis," ujarnya.

Anggaran tersebut kemudian direlokasikan untuk perawatan dan perbaikan pesawat Hercules yang dimiliki TNI Angkatan Udara. "Dengan sekarang ada kontrak hibah, maka diperlukan pembahasan baru anggaran hibah hercules tersebut," sebut Mahfudz.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan, Hartind Asrin mengatakan, DPR dan pemerintah pernah menyepakati anggaran Rp 50 miliar untuk perbaikan 4 unit pesawat hibah Hercules. "Anggaran tidak masuk APBN," ujarnya terpisah.

Namun saat itu, proses hibah ditunda oleh pihak Australia. Penandatanganan hibah baru dilakukan pada 2 Juli 2012 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Australia.

Saat ini tim Kemenhan masih menghitung biaya perbaikan dengan bagian pesawat dengan melakukan pengecekan langsung ke Australia.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengkritik hibah pesawat ini. Menurut dia biaya perbaikan 60 juta USD untuk 4 pesawat, harganya sama dengan membeli pesawat bekas Hercules yang juga ditawarkan Australia. Tubagus juga meminta pemerintah meminta persetujuan kepada DPR terkait hibah Hercules tersebut.

Sumber : Detik

 "Kita Kok Jadi Bangsa yang Senang Barang Bekas"

Pengamat Militer Anak Agung Banyu Perwita menyesalkan sikap pemerintah yang mau menerima empat buah pesawat Hercules C 130 dari Australia. Dia mengatakan dengan mengeluarkan uang kepada Australia, ini adalah hal yang aneh.

“Itu setengah hibah dan setengah beli, kalau hibah, kita tidak perlu bayar apa-apa. Ini suatu kebijakan yang aneh. Kita kok jadi bangsa yang senang barang bekas, dan itu diumumkan presidennya sendiri,” kata Banyu saat berbincang dengan Okezone, Jumat (7/72012).

Dia menambahkan bahwa pemerintah justru kita akan merugi, karena membeli pesawat Hercules C 130, karena membutuhkan banyak uang untuk perbaikan.

“Saya enggak ngerti cara berfikir pemerintah, SBY kemarin tidak cukup terbuka kepada publik kita berbicara,” ungkapnya.

Kenapa tidak membeli pesawat yang baru saja, lanjut Banyu, atau mendayagunakan PT Dirgantara Indonesia. “Pasawat Hercules C 130 hanya akan membuat ke khawatiran bagi kita. Mengulang hal yang sama,” tukasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR, TB Hasanudin menentang sikap pemerintah soal penerimaan empat buah pesawat Hercules C 130 dari Australia. Hibah tersebut dianggap terlampau mahal dan belum mendapat persetujuan DPR.

Sesuai Pasal 23 Ayat 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penerimaan hibah dari negara atau lembaga asing harus dengan persetujuan DPR.

Selain itu, menurut Hasanudin, berdasarkan informasi yang dia terima, pesawat Hercules C 130 yang dihibahkan kepada Indonesia itu tidak laik terbang dan perlu menjalani perbaikan dengan dana tidak kurang dari USD60 juta atau USD15 juta per unitnya.

"Aneh memang. Karena dalam waktu yang sama Australia juga menawarkan enam buah pesawat sejenis (dalam kondisi siap operasional) seharga USD90 juta atau USD 15 juta per unit. Artinya harga jual dan harga hibah sama," sesal Hasanudin, Jumat 6 Juli 2012. (ydh)

Sumber : Okezone

 Perawatan Tak Murah, Jangan Sampai Hibah Pesawat Hercules Mubazir

Jangan sampai hibah pesawat sia-sia

Pemerintah Indonesia baiknya berpikir ulang untuk menerima hibah pesawat Hercules C 100 dari Australia. Selain ongkor kirimnya mahal, biaya perawatannya juga patut diperhitungkan.

"Bila hibah pesawat Hercules dikasih maka harus juga mempertimbangkan biaya perawatan kelak, sehingga pesawat hibah itu tidak mubazir," ujar Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta, Minggu (8/7).

Menurut dia, hibah yang diberikan Australia terhadap Indonesia sangat layak, tapi sangat disayangkan bila biaya perawatan pesawat tidak memadai.

"Jangan sampai akhirnya pesawat tersebut di-grounded," ungkapnya.

Dia mengakui, biaya perawatan pesawat tempur tidak murah, karenanya perlu perhitungan yang pasti mengenai anggaran perawatan.

Seperti diketahui, hasil kunjungan Presiden SBY ke Australia, belum lama ini, mendapat hibah empat unit pesawat Hercules C 100 buatan Asutralia. Adapun diperlukan biaya sebesar US$ 60 juta untuk pengiriman, dengan rincian per unit pesawat Hercules masing-masing US$ 15 ju(Ral/Nky)

Sumber : JaringNews

 Hibah Hercules Sudah Disetujui DPR Sejak 2011

Wakil Ketua Komisi I DPR asal Fraksi Demokrat Ramadhan Pohan menegaskan pembelian pesawat hibah dari Australia sudah mendapatkan persetujuan DPR. Bahkan, menurutnya, pada saat itu persetujuan diberikan dengan alasan untuk membantu penanganan bencana alam.

"Itu sudah dialokasikan dari tahun lalu. Sejak 19 Agustus 2011 sudah ada alokasi dana Rp 64,4 trilyun," kata Ramadhan dalam pesan singkat kepada wartawan, Senin (9/7).

Menurutnya, jika ada yang menyebut bahwa hibah tersebut belum mendapatkan persetujuan komisi I, itu hanya keputusan salah satu fraksi saja.

Ia pun lantas menerangkan komisinya sempat meminta salah satu hercules agar digunakan untuk mobilisasi bantuan bencana.

Sementara itu mengenai tudingan pesawat hibah menelan biaya mahal, Ramadhan menyebut itu tergantung masing-masing pesawat.

"Nantinya biaya perawatan tiap pesawat akan berbeda," imbuhnya.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan tidak semua pesawat tua itu bermasalah. Kata dia kuncinya adalah masih ada untuk meneruskan produksi spare parts-nya.

Ramadhan menegaskan serial C 130 Hercules adalah pesawat sejuta umat buatan Amerika yang terkenal bandel, kuat dan mudah perawatannya.

"C130H Royal Australian Air Force menonaktifkan pesawat itu sejak 2009 dalam kondisi preservation maintenance artinya parkir namun tetap terawat," tandasnya. (*/OL-12)

Sumber : MediaIndonesia

 Semua Fraksi Setuju Hibah Hercules, Kecuali PDIP

Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Ramadhan Pohan mengatakan pengadaan hibah enam pesawat C-130 Hercules dari Australia sudah sesuai prosedur. "Itu sudah dialokasikan sejak 19 Agustus tahun lalu," kata Ramadhan di kompleks gedung DPR, Senayan, Senin, 9 Juli 2012.

Pengadaan Hercules, kata Ramadhan, sudah masuk program prioritas yang disepakati DPR. Salah satunya untuk mobilisasi bantuan bencana. Menurut dia, Komisi Pertahanan secara keseluruhan sudah mendukung pembelian ini. "Penolakan dari Fraksi PDI Perjuangan. Namun tidak mencerminkan suara Komisi keseluruhan."

Pemerintah Indonesia dan Australia resmi meneken nota kesepahaman untuk hibah empat pesawat C-130 Hercules dari Australia, Senin dua pekan lalu. Penandatanganan kesepakatan dilakukan di Darwin, Australia, antara Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Eris Haryanto dan Panglima Angkatan Bersenjata Australia David Hurley.

Wakil Ketua Komisi Pertahanan Tubagus Hasanuddin mengkritik hibah ini. Ia menilai ada yang janggal dalam hibah itu karena kebutuhan anggaran untuk memperbaiki pesawat sama besarnya dengan biaya membeli pesawat bekas. "Kalau seperti ini, yang mana sisi hibahnya?" kata politikus dari Partai PDI Perjuangan itu.

Ramadhan menyangkal tudingan yang menyatakan pembelian Hercules terlalu mahal. Menurut dia, penetapan harga pesawat pasti berdasarkan audit teknis terlebih dulu. Karena itu, harga US$ 15 juta per unit bukan harga pasti, tapi hanya anggaran maksimal tiap pesawat. Sedangkan riilnya, biaya perawatan tiap pesawat akan berbeda.

Dari segi kualitas, usia pesawat tidak akan menjadi persoalan karena jam terbangnya bisa dinolkan. Apalagi pabrik pesawat Hercules di Lockheed, Amerika Serikat, masih beroperasi sehingga produksi suku cadang terus berlanjut. Hal ini berbeda dengan merawat pesawat jenis Fokker 27 yang pabriknya sudah bangkrut.

Ramadhan menambahkan, kondisi Hercules ini terawat baik lantaran Royal Australian Air Force, angkatan udara Benua Kanguru, menonaktifkan pesawat sejak 2009 dalam kondisi preservation maintenance. Artinya parkir, namun tetap terawat. Meski C-130 Hercules bekas RAAF dibeli pada era 1979 dan 1980, kualitas perawatan RAAF dikenal sangat baik.

Ramadhan yakin, Komisi Pertahanan bakal mendukung setiap program pemerintah yang meningkatkan posisi strategis Indonesia di mata internasional. Kerja sama hibah Hercules dengan Australia, kata dia, merupakan kemajuan diplomasi Indonesia. "Ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan internasional."

Sumber : Tempo

More about → Hibah Hercules